Kepala Badan

TUPOKSI

• Pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengevaluasian dan pengendalian kegiatan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas berdasarkan program kerja badan dapat dipertanggungjawabkan;
• Pembinaan bawahan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan program kerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
• Penyusunan program dan pengendalian di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
• Perumusan Kebijakan teknis fasilitas koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
• Pelaksanaan pembinaan perizinan di masing-masing bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
• Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

URAIAN TUGAS

• Merumuskan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana strategis Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan; 
• Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan program / kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengembangandan Diklat Aparatur, dan Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengendalian Aparatur, sesuai dengan sasaran startegis yang telah ditetapkan, agar kegiatan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras; 
• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas; 
• MeRumuskan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Diklat Aparatur, dah Bidang Pembinaan, Penganalisa dan Pengendalian Aparatur, berdasarkan peraturan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah dan kebijakan Bupati; 
• Pelaksanaan pembinaan perijinan di masing-masing bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; 
• Melaksanakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan efisiensi, efktivitas dan drajat profesionalisme PNS dalam penyelengeraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian; 
• Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing; 
• Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid/Kasubbag dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 
• Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; 
• Mengendalikan kegiatan pada badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program kerja dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 
• Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan kebijakan Kepegawaian Daerah agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai kebijakan pemerintah daerah; 
• Mengajukan saran dan pertimbangan kepada atasan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; 
• Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada Bupati sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan bahan evaluasi serta penilaian oleh pimpinan; 
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.